Klaten Biennale adalah satu dari sepuluh biennale seni rupa yang ada, masih ada, atau pernah ada sepanjang empat dasawarsa “biennalisasi” Indonesia.
Namanya sungguh unik: Temanku Lima Benua. Tapi orang-orang terdekatnya biasa memanggilnya singkat saja: Liben. Dia masih anak sekolah, di SMA Negeri I Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Seperti namanya yang tiada bandingannya di muka bumi ini, dia punya pekerjaan yang istimewa: Direktur Klaten Biennale.
Baca juga Paradoks Kebebasan di Venice Architecture Biennale 2018
Dalam sejarah biennale di Indonesia sekira 40 tahun terakhir, itu sesuatu yang mengagumkan. Tentu saja, sebelumnya tak pernah ada seorang pun remaja di republik ini—bahkan di negara-bangsa lain—yang berlaku seistimewa Liben. Bisa dimengerti jika perupa Agung Kurniawan begitu murah-hati lagi baik-kata memuji remaja 16 tahun itu di Instagram-nya (8 Oktober 2017):
“Lima Benua adalah nama dari seorang anak SMA kelas 1 yang merupakan direktur Klaten Biennale. Hari ini dia main ke kedai kebun, dan ketemu dengan direktur Biennale Jogja (Equator #4—Dodo Hartoko, Red.). Luar biasa ya … kelas satu SMA sudah jadi direktur biennale, saya dulu kelas satu SMA bisanya cuma ‘ngintip penyanyi dangdut ganti baju di Sekaten, atau bikin tawuran kecil-kecilan. Anak ini bikin biennale … f*k banget ya.”
Ketika Yustina Neni, salah seorang pejabat Yayasan Biennale Yogyakarta, menyebarkan pujian suaminya itu lewat dinding Facebook-nya pada 9 Oktober siang—bertambah banyak lagi kekaguman dan sanjungan yang mengalir untuk Liben.
Saya kira, mereka bahkan bisa saja menghubungi Museum Rekor Dunia Indonesia atau Guinness World Records atau The Guinness Book of Records untuk mendaulat Liben sebagai “direktur biennale seni rupa termuda di dunia”. Mengapa tidak?
Klaten Biennale yang dihelat Liben selama delapan hari, 11-19 September 2017, di kawasan Monumen Juang 45 Klaten bukanlah perhelatan iseng “kids jaman now”. Sebaliknya, biennale bertajuk Menjenguk Keberagaman, yang baru pertama digelar di Klaten, itu justru begitu serius.
Baca juga Reinterpretasi Imaji Historis di Biennale Jateng
Tidak hanya memamerkan beraneka karya seni rupa—dari lukisan sampai video—milik 30 perupa muda asal Klaten, Yogyakarta, Salatiga, Jakarta, Jawa Timur, dan Bogor, serta beragam pentas seni macam melukis bersama dan pertunjukan musik, tapi juga pernyataan politik berupa “surat terbuka kepada Presiden Jokowi” perihal eksistensi perupa muda di negeri ini yang tak mendapat perhatian pemerintah.
Dengan begitu, saya kira cukup beralasan untuk menempatkan Klaten Biennale sebagai pendatang baru penting di blantika per-biennale-an di Indonesia yang memampukan sebuah kota kecil di Jawa Tengah terperhatikan penghayat seni rupa (di) Indonesia.
Klaten Biennale adalah satu dari sepuluh biennale seni rupa yang ada, masih ada, atau pernah ada, di republik ini sepanjang lebih kurang empat dasawarsa belakangan. Sembilan lainnya adalah Banten Biennale (2017), Biennale Jawa Tengah (2016), Makassar Biennale (2015) Sumatera Biennale (2012), Bali Biennale (2005), Biennale Jawa Timur (2005), CP (Center Point) Open Biennale, Jakarta (2003), Biennale Jogja (1988), dan Jakarta Biennale (1974).
Bali Biennale dan CP Open Biennale sudah tak ada lagi. Sekali digelar penuh gegap gempita tidak hanya di Bali, tapi juga di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Malang, dan Surabaya, pada 2005, Bali Biennale tamat membawa hikmat-kebijaksaan si Binatang Jalang, Chairil Anwar: “Sekali berarti sudah itu mati.” Sementara itu, CP Open Biennale harus mengakhiri hidupnya setelah berkasus dengan sebuah organisasi massa Islam garis keras pada 2005. Penghayat seni rupa di Tanah Air mengenang kasus itu dengan sebutan “Skandal Pink Swing Park”.
Baca juga Beijing International Art Biennale Hadirkan Seniman Indonesia
Dengan jumlah itu plus Trienal Seni Grafis Indonesia (2003) dan Trienal Seni Patung Indonesia (2011)—Indonesia terbilang sebagai negara biennale-triennale terbanyak di dunia. Di antara 200 kota di setiap benua yang menghelat biennale sejauh ini (Caroline A. Jones, The Global Work of Art, 2016: 3), “prestasi” Indonesia itu—seturut Sabine B. Vogel, Biennials: Art on a Global Scale (2010: 118-119)—hanya bisa didekati oleh Jerman (11 biennale-triennale-quadriennale sepanjang 62 tahun terakhir) dan Jepang (enam biennale-triennale dalam kurun 65 tahun belakangan).
Dengan “prestasi” itu, saya kira, seperti halnya Liben, Indonesia berhak mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau beroleh sertifikat dari Guinness World Records atau The Guinness Book of Records. Apalagi, sejumlah biennale di Indonesia tergolong “unik” pada (pe)nama(an)nya—keunikan yang hanya dapat ditandingi oleh Asian Art Biennale Bangladesh (1981) dan Singapore Biennale (2006). Keunikan itu boleh dibilang sebagai ketidaklaziman dalam tradisi biennale di dunia yang biasanya memasang nama kota—bukan nama negara, provinsi, atau pulau.
Harap maklum, keunikan itu berkenaan dengan strategi sponsor atau perolehan dana (yang lebih) besar. Dengan memasang nama Sumatera Biennale, misalnya, perolehan dana yang dibayangkan akan jauh lebih besar karena “keran keuangan”-nya ditanggung bersama seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
Kenyataannya tak seindah yang dibayangkan. Biennale Jogja (Equator #4-2017), misalnya, sekalipun mendapat sokongan dana tambahan dari Badan Ekonomi Kreatif, terpaksa memanfaatkan bekas material rancang-pajang (display) Artjog 2017 di Jogja National Museum lantaran keterbatasan dana.
Baca juga Jakarta Biennale 2017, Dari Semsar Siahaan Sampai Seniman Afrika Selatan
Oleh karena itu, bisa dimengerti jika biennale tersebut gagal menjadi situs pengalaman estetis yang bukan hanya populis, dapat diakses, dan memuaskan keinginan setiap pengunjung, melainkan juga meyakinkan dalam menampilkan aspek-aspek paling relevan dan terbaik seni rupa kontemporer—terutama Indonesia dan Brasil.
Begitu pula lebih kurangnya yang bisa dikatakan untuk Biennale Jawa Timur dan Makassar Biennale. Dana begitu krusial bagi mereka. Sekalipun mendapat bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (Biennale Jawa Timur 7-2017) dan Badan Ekonomi Kreatif (Makassar Biennale 2-2017), kedua biennale itu menjelma pameran seni rupa kontemporer biasa yang cuma bisa bertopang pada isu atau tema yang terkesan mentereng.
Yang mencengangkan, biennale rupanya tetap menarik bagi sejumlah kota dan provinsi—seperti Klaten, Banten, dan Jawa Tengah—sebagai model atau format pergelaran bukan hanya untuk mempresentasikan perkembangan estetis dan pencapaian artistik seorang atau sekelompok seni rupawan, melainkan juga untuk meningkatkan status budaya, membangun infrastruktur yang lebih permanen, dan mendorong kegiatan artistik setempat agar populer di antara publik yang lebih luas.
Sementara itu, biennale-biennale yang sudah mapan justru menghadapi tantangan eksistensial akan kebutuhannya sendiri sebagai bukan sekadar pameran dua tahunan berskala besar berlabel “internasional”, tapi sebuah “laboratorium kultural” di mana perubahan budaya dan politik dijelaskan dan diperdebatkan dengan melibatkan publik luas.
Dengan begitu, kita boleh percaya bahwa Jakarta Biennale, misalnya, akan mampu bersaing dengan Museum MACAN (Modern and Contemporary Art in Nusantara) yang “garang” itu dalam menarik perhatian pemirsa. 
WAHYUDIN—Kurator seni rupa, tinggal di Yogyakarta
